Landasan Hukum Cyber Crime dan Cyber Law

Landasan Hukum Cyber Crime dan Cyber Law

Cyber law dibuat dengan tujuan untuk mendukung ketertiban pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh orang berkewarganegaraan Indonesia, dan atau badan hukum yang berkependudukan di Indonesia, orang asing, atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan atau transaksi dengan orang, atau badan hukum yang lahir dan berkependudukan di Indonesia dan hak asasi manusia (HAM). Berikut ini landasan hukum cyber crime dan cyber law yang berlaku di Indonesia:

1.      UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dengan hukum cyber adalah:

a)      Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 2)

b)      Jenis Dokumen (Pasal 2)

c)      Pembuatan Catatan dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan (Pasal 9, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 11)

d)     Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi (Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15).

2.      UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan Hukum cyber adalah:

a)      Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1)

b)      Lingkup Rahasia Dagang (Pasal 2, Pasal 3)

c)      Penyelesaian Sengketa (Pasal 12)

d)     Pelanggaran Rahasia Dagang (Pasal 13, Pasal 14)

e)      Ketentuan lain (Pasal 18)

3.      UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan hukum cyber adalah:

a)      Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1)

b)      Desain Industri yang mendapat perlindungan (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2))

4.      UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dengan hukum cyber adalah:

a)      Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1 dan 2)

b)      Syarat perlindungan (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6)

5.      UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan hukum cyber adalah:

a)      Batasan Merek (Pasal 1)

b)      Ruang Lingkup Hak (Pasal 3)

c)      Indikasi Geografis (Pasal 56)

d)     Pemeriksaan Substantif (Pasal 18 Ayat (2), Pasal 52)

e)      Jangka Waktu Perlindungan (Pasal 28, Pasal 35 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (7))

f)       Administrasi Pendaftaran (Pasal 7 Ayat (1))

6.      UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan hukum cyber adalah:

a)      Definisi (Pasal 1 Angka 1 dan 3)

b)      Publikasi dan Penggandaan (Pasal 1 Angka 5 dan 6)

c)      Program Komputer (Pasal 1 Angka 8)

d)     Lembaga Penyiaran (Pasal 1 Angka 12)

e)      Perbanyakan Rekaman Suara (Pasal 49)

f)       Ciptaan yang dilindungi (Pasal 12, Pasal 13)

g)      Pembatasan Hak Cipta (Pasal 14 Huruf c)

h)      Kepentingan Ilmiah dan E-learning (Pasal 15)

i)        Informasi dan sarana control teknologi (Pasal 25 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1))

j)        Pasal 28 Ayat (1)

k)      Jangka waktu perlindungan (Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30)

l)        Administrasi (Pasal 35)

m)    Pasal 53

7.      UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan hukum cyber adalah:

a)      Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2)

b)      Fungsi dan Arah (Pasal 4, Pasal 5)

c)      Isi Siaran (Pasal 36)

d)     Arsip Siaran (Pasal 45)

e)      Siaran Iklan (Pasal 46)

f)       Sensor Isi Siaran (Pasal 47)

8.      UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Pornografi

1)      Pasal 27 Ayat (1)

2)      Pasal 45 Ayat (1)

3)      Pasal 52 Ayat (1), (4)

• Perjudian

1)      Pasal 27 Ayat (2)

2)      Pasal 45 Ayat (1)

3)      Pasal 52 Ayat (4)

• Penghinaan/pencemaran nama baik

1)      Pasal 27 Ayat (3)

2)      Pasal 45 Ayat (1)

3)      Pasal 52 Ayat (4)

• Pemerasan dan pengancaman

1)      Pasal 27 Ayat (4)

2)      Pasal 45 Ayat (1)

3)      Pasal 52 Ayat (4)

• Penipuan

1)      Pasal 28 Ayat (1), (2)

2)      Pasal 45 Ayat (2)

• Pengancaman

1)      Pasal 29

2)      Pasal 45 ayat (3)

• Pencurian/penggelapan/penerobosan/akses tanpa hak izin

1)      Pasal 30 Ayat (1), (2), (3)

2)      Pasal 46 Ayat (1), (2), (3)

• Penyadapan

1)      Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4)

2)      Pasal 47

3)      Pasal 52 Ayat (2), (3)

• Pemalsuan/pembocoran rahasia

1)      Pasal 32 Ayat (1), (2), (3)

2)      Pasal 48 Ayat (1), (2), (3)

3)      Pasal 52 Ayat (2), (3)

• Sabotase dan perusakan

1)      Pasal 33

2)      Pasal 49

3)      Pasal 52 Ayat (2), (3)

• Tanpa izin/pembajakan HAKI

1)      Pasal 25

2)      Pasal 26 Ayat (1), (2)

3)      Pasal 34 Ayat (1), (2)

4)      Pasal 50

5)      Pasal 52 Ayat (2), (3)

• Pemalsuan

1)      Pasal 35

2)      Pasal 51 Ayat (1)

3)      Pasal 52 Ayat (2), (3)

• Penyalahgunaan Kartu Kredit

1)      Pasal 28 Ayat (1)

2)      Pasal 30 Ayat (1), (2), (3)

3)      Pasal 33

4)      Pasal 35

5)      Pasal 36

9.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1)      Pasal 167

2)      Pasal 406 Ayat (1)

3)      Pasal 282

4)      Pasal 378

5)      Pasal 112

6)      Pasal 362

7)      Pasal 372

SUMBER
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber